Tirto Adhi Soerjo, Bapak Pers yang Dilupakan

Rosmiyati Dewi Kandi, CNN Indonesia

Senin, 22/08/2016 09:01 WIB

 

Dokumentasi buku Sang Pemula karya Pramoedya Ananta Toer. 

 

Surat tertanggal 11 Januari 1913 dari Jaksa Agung Hindia Belanda A Bouwer kepada Gubernur Jenderal AWF Idenburg menjelaskan upaya pengucilan pendiri surat kabar Medan Prijaji, Raden Mas Tirto Adhi Soerjo.

Surat itu menerangkan, Majelis Hakim di Betawi telah menyatakan Tirto bersalah karena menulis artikel yang menghina dan memfitnah Bupati dan Patih Rembang, Raden Adipati Djojodiningrat dan Raden Notowidjojo.

Vonis hukuman buang selama enam bulan itu dibacakan pada 24 Desember 1912 atas artikel bertajuk Kelakukan yang Tak Patut yang ditulis Tirto di Medan Prijaji (MP).

Tirto pernah mendapat hukuman yang sama selama dua bulan yaitu pada 18 Maret-19 Mei 1910 ke Telukbetung, Lampung. Saat itu, Tirto memuat artikel berisi dugaan persekongkolan antara Calon Pengawas Purworejo A Simon dengan Wedana Tjokrosentono terkait pengangkatan Lurah Desa Bapangan, Distrik Cangkrep, Purworejo.

Mengutip buku Karya-Karya Lengkap Tirto Adhi Soerjo oleh Iswara N Raditya dan Muhidin M Dahlan, artikel itu terbit di Medan Prijaji Nomor 24 tanggal 30 Juni 1908 dengan judul Betapa Satoe Pertolongan Diartikan.

Artikel tersebut menceritakan kedatangan calon Lurah Bapangan Soerjodimedjo menemui Tirto di Bogor. Soerjodimedjo mengaku mendapat suara terbanyak dalam pemilihan namun tidak ditetapkan sebagai lurah, dan malah ditangkap serta dihukum.

Sebaliknya, calon lurah yang tidak didukung warga justru ditetapkan sebagai pemenang. Tirto melakukan investigasi atas persoalan tersebut.

Dia mengantar Soerodimedjo menemui Gubernur Jenderal JB van Heutsz—yang memerintahkan agar perkara pemilihan Lurah Desa Bapangan diperiksa.

“Dia (Soerjodimedjo) bercerita betapa permohonannya sudah diperiksa yaitu oleh snot-aap Aspirant Controleur dan oleh Mas Tojokrosentono, yang sudah memboikot Medan Prijaji,” tulis Tirto.

Artikel itu lantas digugat Simon ke pengadilan dengan dua tuntutan: menuduh Simon melawan kebenaran, dan penghinaan dengan menggunakan kata snot-app—dalam bahasa Belanda berarti monyet ingusan.

Gugatan pertama ditolak majelis hakim, sementara gugatan kedua terkait penghinaan masih terus berlanjut. Pada masa jabatan van Heutsz, kasus penghinaan ditutup, namun dibuka kembali oleh Gubernur Jenderal AWF Idenburg.

Pada masa Idenburg itulah Tirto dibuang ke Telukbetung. Dalam perkara dengan Bupati dan Patih Rembang, Tirto dianggap melakukan kesalahan yang sama terhadap pejabat umum sehingga kembali dibuang. Kali ini ke Ambon, Maluku. (rdk/agk)

 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160821211544-20-152832/tirto-adhi-soerjo-bapak-pers-yang-dilupakan/

Read More

Senjakala Medan Prijaji yang Tutup Usia Hari Ini

Rosmiyati Dewi Kandi, CNN Indonesia

Senin, 22/08/2016 07:37 WIB

 

Ilustrasi. (Diolah dari Wikipedia) 

 

Bupati Rembang Raden Adipati Djojodiningrat diberitakan melakukan penyalahgunaan kekuasaan, sebagian disebut dilakukan bekerja sama dengan Patih Rembang Raden Notowidjojo. Pada bulan yang sama, sang bupati meninggal dunia karena serangan jantung.

Pemberitaan mengenai Bupati Rembang dimuat dalam surat kabar Medan Prijaji (MP) yang terbit pada 17 Mei 1911. Artikel ini menjadi salah satu dari rentetan peristiwa yang membuat MP harus ditutup secara dramatis pada hari ini, 22 Agustus, 104 tahun silam.

Kematian MP—dikutip dari buku Sang Pemula karya Pramoedya Ananta Toer—diawali oleh publikasi yang tidak menguntungkan oleh dua surat kabar berbahasa Jawa di Jawa Tengah. Meski sebenarnya, artikel dalam berbagai terbitan juga tidak menguntungkan bagi Bupati Rembang saat itu, bukan hanya yang diulas MP.

Beberapa peristiwa lain yang membuat MP gulung tikar adalah sejumlah perusahaan besar mendadak membatalkan iklan serta para finansir Eropa menolak memberi kredit. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar di benak Pram yang belum terjawab dalam Sang Pemula.

MP pertama kali terbit pada 1 Januari 1907, digagas dan dipimpin oleh Raden Mas Tirto Adhi Soerjo. Sebelum menggagas MP, Tirto sudah tercatat sebagai wartawan di surat kabar Soenda Berita.

Saat krisis finansial melanda Soenda Berita, Tirto melakukan perjalanan panjang ke sejumlah daerah untuk menemui raja-raja di luar Jawa, Madura, termasuk menyambangi Maluku dan menemui Sultan Bacan Mohammad Sadik Sjah (1862-1889).

Perjalanan panjang itu dilakukan periode 1905-1906. Dalam MP Tahun III, 1909, berjudul Pendahoeloean M.P. Taoen 1909, Tirto menceritakan perjalanannya menjadi cikal bakal berdirinya MP.

Ketika kembali ke Batavia, Tirto berembuk dengan empat orang yaitu Kepala Jaksa Batavia Raden Mas Prawirodiningrat, Komandan Distrik Tanah Abang Taidji’in Moehandjilin, Komandan Distrik Manggabesar Tamrin Mohamad Tabri, serta Komandan Distrik Penjaringan Bahram.

Pertemuan itu dilakukan untuk membentuk Sarikat Prijaji. Rencana tersebut lantas disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri melalui surat kabar Melayu di Hindia Olanda (Indonesia).

Dalam buku karya Iswara N Raditya dan Muhidin M Dahlan bertajuk Karya-Karya Lengkap Tirto Adhi Soerjo, disebutkan, Tirto menyebarkan seruan yang dimuat di media-media massa saat itu.

Seruan Tirto berbunyi, “Kita orang yang bertanda di bawah ini sudah ambil mufakat mendirikan satu perhimpunan antara priyayi-priyayi dan bangsawan Bumiputera, bernama: Sarikat Prijaji, bermula buat Betawi saja, akan nanti bercabang di antero tanah Hindia.” (rdk/agk)

 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160818230318-20-152358/senjakala-medan-prijaji-yang-tutup-usia-hari-ini/

Read More

Banyak DAS di Jawa Tengah Kritis, Mengapa?

July 3, 2015 | Tommy Apriando, Yogyakarta

 

Berbagai macam sampah plastik ada di Sungai Batanghari. Foto: Tommy Apriando

Bau busuk menyengat hidung. Warna air hitam. Limbah tampak terbuang di sungai. Plastik bekas, bungkus deterjen, sampo, sabun sampai pembalut perempuan menjadi hiasan sungai-sungai di Jalan Pantai Utara (Pantura) Demak, Jawa Tengah. 
Di Boyolali, sungai-sungai mengering. Tak ada air, hanya tumpukan sampah. Kondisi sungai-sungai di Jateng, memprihatinkan.
Prof. Sudharto P Hadi, Pakar Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengatakan, dalam lima dekade kondisi sungai di Indonesia makin buruk, terutama di Jateng. 
Setidaknya, 35 daerah aliran sungai (DAS) di Jateng, kritis dan 136 tercemar. Di Jawa, beberapa DAS mulai beralihfungsi menjadi pemukiman atau pabrik yang tak diimbangi sistem pengelolaan limbah yang baik. Limbah rumah tangga dan pabrik dibuang ke sungai hingga menimbulkan pencemaran.

“Pengelolaan DAS secara terpadu sangatlah penting guna menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya, dalam diskusi terkait persiapan Kongres Sungai Indonesia (KSI), pekan lalu.

Dia mengatakan, sungai-sungai di Jawa seperti swalayan, jadi tempat kasur, meja, kaos, celana, dan barang-barang lain. Selain sampah, lahan hulu yang gundul juga menjadi menyumbangkan banjir di muara.

Adapun sungai tercemar di Jateng antara lain,  Sungai Babon dan Banjir Kanal di Semarang dan Bengawan Solo. Hampir semua sungai di kawasan industri dan mengalami pencemaran parah. Namun, limbah domestik juga penyumbang besar pencemaran.

Dia mengatakan, semua industri wajib ada penindakan tegas jika terbukti tak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Selain itu,  ruang terbuka justru untuk membangun perumahan. Pola pembangunan ini, bergeser dari tata ruang menjadi tata uang.

Gunretno dari Sedulur Sikep, Pati, mengatakan, perlu tindakan pemerintah maupun masyarakat menjadikan sungai berkualitas bagus misal, menjaga hutan lestari.

“Upaya-upaya merusak ekologi dan ekosistem sungai seperti pencemaran, penggundulan hutan, dan pertambangan di hutan harus dihentikan.”

Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan Dinas Kehutanan Jateng Raharjo mengatakan, kondisi DAS kritis karena banyak faktor termasuk penggundulan lahan hutan. Untuk itu, katanya, perlu edukasi dari pemerintah, perguruan tinggi, LSM dan pihak terkait pada masyarakat di hulu sampai muara.  “Perlu mengembalikan 634.000 hektar lahan kritis di Jateng menjadi lahan baik,” kata Raharjo.

Dia menambahkan, penanaman lahan-lahan kritis bisa menjadikan DAS Jateng membaik. Jateng memiliki target penanaman per tahun sekitar 100 juta pohon. Namun, perlu upaya lain, tak cukup menanam pohon agar DAS membaik.

Data pemerintah, katanya, sekitar 15 sungai besar yang penting bagi irigasi dan air minum dalam kondisi kritis. Penyebabnya, antara lain pencemaran, sedimentasi dan kerusakan di hulu. Sungai, ucap Raharjo,  merupakan pusat peradaban kelangsungan hidup dan kesejahteraan bersama. Tidak hanya manusia, juga semua makhluk hidup.

Kongres sungai Indonesia

Adapun KSI akan digelar 26-30 Agustus 2015 di Banjarnegara. Ketua Sekretariat Panitia KSI 2015 Winarso mengatakan, tujuan acara ini mempertemukan pemangku kepentingan guna melahirkan kebijakan dan aksi bersama penyelamatan sungai. 
Selain itu, juga memperingati 70 tahun kemerdekaan yang rencana dibuka Presiden, Joko Widodo. Ada enam isu besar akan menjadi bahasan KSI, yaitu ekologi, energi, ekonomi, hankam, maritim, dan budaya.

Sungai di Boyolali mengering di musim kemarau. Foto: Tommy Apriando

 

http://www.mongabay.co.id/2015/07/03/banyak-das-di-jawa-tengah-kritis-mengapa/ 

Read More

PKL, Militer, dan Ruang Publik Kota Bandung

3 July 2016 | oleh Frans Ari Prasetyo

Sumber foto: Diambil di Jalan Dalem Kaum (Alun-Alun Bandung) pasca bentrok penggusuran PKL (2 Juli 2016) oleh Frans Ari Prasetyo

Kawasan Alun-Alun kota Bandung termasuk kawasan perniagaan yang selalu ramai dikunjungi warga pada hari-hari biasa. Apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti tahun ini. Mulai dengan urusan piknik ‘ngabuburit’ menjelang waktu berbuka puasa, wisata religius di kawasan Masjid Agung, hingga wisata belanja di kawasan Dalem Kaum dan Kings.

Aktivitas keramaian publik di ruang publik ini, tentu juga menghadirkan para penyedia jasa dan barang secara formal-informal. Dan hal tersebut telah berlangsung di kota Bandung sejak keberadaan Alun-Alun dan kawasan belanja Dalem Kaum-Kings. Tentu kawasan ini menjadi lokasi strategis untuk putaran roda ekonomi formal dan informal.

Celah ekonomi informal dimanfaatkan PKL (Pedagang Kaki Lima) untuk melayani pengunjung, pembeli, dan para window-shoping kelas kaki-lima. Keberadaan PKL menjadi eskalasi ‘lumrah’ di hampir semua kawasan perniagaan dan kawasan hiburan di Indonesia, tidak terkecuali di kota Bandung.

Keberadaan PKL di kota Bandung membantu masyarakat kelas ekonomi tertentu untuk bisa menikmati akses dan euforia konsumsi. Juga memberikan kontribusi ekonomi mikro grassroot yang secara langsung maupun tidak langsung juga berkontribusi kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sama dengan kontribusi toko-toko perniagaan lain yang berada di mall-mall megah.

Tahun 2009, BPS mencatat pelaku ekonomi mikro ada 98.9% di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya berada di kota Bandung. Pelaku ekonomi menengah + kecil + mikro ini ada sekitar 96 juta orang. Di antara mereka banyak PKL. Tidak peduli memiliki KTP mana, berjualan di mana, mereka adalah warga negara Indonesia—warga kota yang berjuang hidup tanpa meminta-minta pada negara. Tidak bergantung pada aparatus negara termasuk yang berada di level administrasi kota, tidak terkecuali kota Bandung.

Namun di sisi lain, keberadaan PKL menjadi laten karena  mengganggu kepentingan kekuasaan. Kelas masyarakat kelas lainnya menganggap bahwa PKL adalah citra buruk modernitas kota. Kepentingan kekuasaan ini mendorong PKL akan selalu menjadi ‘musuh’ pembangunan.

Begitu penting peran PKL dalam formasi ekonomi negara dan kabupaten/kota, mendorong terbitnya beragam-macam peraturan terkait PKL. Mulai dari level pusat seperti Peraturan Presiden No.125/2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Permendagri No.41/2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Hingga peraturan daerah seperti pada kota Bandung melalui Perda K3 No 11/2005 mengenai PKL  Pasal 49 ayat (1), lalu Perda No. 4/2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang didukung oleh Undang Undang 26/2007 Pasal 28.

Dampak dari peraturan-peraturan ini adalah pemberlakuan sistem zonasi bagi PKL. Pemberlakuan sistem denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah bagi pembeli dan pedagang yang berjualan atau melakukan transaksi di zona larangan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Kota Bandung sejak Februari 2014. Ini menjadi sinyal bahwa PKL termasuk pembelinya yang notabene masyarakat berpenghasilan rendah merupakan agensi yang harus dimusuhi secara struktural melalui kacamata hukum dan kekuasaan.

Penertiban dan penggusuran PKL di Alun-Alun kota Bandung adalah salah satu contoh dari pola pendisiplinan warga oleh kekuasaan melalui perpanjangan tangannya, yaitu satpol PP. Hal yang sama juga terjadi di mana-mana di Bandung, sepanjang ada PKL yang menurut versi kekuasaan melanggar peraturan. Namun mesti diingat pula, terkadang kekuasaan ini melakukan tebang pilih, tajam kepada PKL rendahan seperti yang terjadi di Alun-Alun tapi tumpul kepada PKL elite yang menggunakan mobil-mobil untuk berjualan meskipun nyata-nyata melanggar peraturan juga.

Penertiban dan penggusuran PKL di Alun-Alun dan Jalan Dalem Kaum kota Bandung kembali terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Para PKL mendatangi Kantor Satpol PP menuntut agar diperbolehkan berjualan. Para PKL kesal lantaran kerap digusur dan barang-barang jualannya disita. Pada hari yang sama PKL kemudian menyerang Posko Satpol PP di Jalan Dalem Kaum yang dipenuhi orang-orang piknik dan berbelanja. Suasana sempat mencekam karena kericuhan tersebut.

Akibat kericuhan yang terjadi, diturunkan personel pengamanan dari militer. TNI 60 orang, Kodim 10 orang, Denpom 6 orang, Dinas Perhubungan 1 regu, Satpol PP 250 orang, dan Linmas 100 orang. 
Apakah Satpol PP dan Linmas saja tidak cukup hingga memerlukan militer lengkap dengan atribut dan persenjataan laras panjang seperti akan maju ke medan perang? 
Apakah ruang publik sipil telah menjadi arena pertempuran bagi mereka padahal publik tidak bersenjata? Apakah PKL begitu berbahaya dan mengancam negara, sehingga perlu militer untuk menanganinya.

Sebelum kejadian di Dalem Kaum dan Alun-Alun Bandung ini, penertiban dan penggusuran PKL juga terjadi dengan menggunakan militer di Lapangan Gasibu pada awal-awal periode kepemimpinan Ridwan Kamil. Beberapa tempat juga menggunakan militer sebagai wujud arogansi pendisiplinan publik dan PKL.

Sejak kapan militer boleh mengurus warga sipil di ruang publik, di pusat perbelanjaan, di pusat tempat piknik kota Bandung? Keberadaan militer seharusnya berfokus pada permasalahan pertahanan negara saja. Militer tidak boleh ikut campur atau masuk ke dalam permasalahan yang menjadi wewenang ranah sipil, baik bidang politik, sosial, budaya, dan bidang lainnya.

Penguasa kota Bandung telah melakukan skema penanganan dan pendisiplinan kota dengan cara militeristik, terutama kepada PKL. Maka di sini militer telah menyalahi raison d ètre dari militer yang dilatih, dididik, dan dipersiapkan untuk melawan musuh dalam peperangan, bukan melawan rakyatnya sendiri di ruang publik terbuka seperti yang dilakukan di alun-alun dan Jalan Dalem Kaum di Kota Bandung.

Hal ini merupakan kemunduran demokrasi bagi proses reformasi yang telah jelas mengatakan bahwa peran TNI sebagai alat pertahanan sudah dipisahkan sesuai dengan TAP MPR No VII/2000. Indikasi bangkitnya kembali militerisme dan politik orde baru jelas nyata di kota Bandung dengan cara melakukan kerja militeristik yang didukung oleh legitimasi penguasa kota terhadap PKL.

Selain itu, militer juga telah melakukan intimidasi (visual) berupa atribut seragam perang lengkap dengan senjata laras yang tidak pantas untuk berada dan diperlihatkan di muka publik, terhadap PKL khususnya dan publik umumnya di ruang publik. Militer harus kembali ke barak. 
Tolak militerisme di ruang-ruang publik (kota). Kota dan ruang publik bukan medan tempur militer, tetapi ruang hidup bersama, di mana hak warga kota yang menjadi pijakan utamanya.
 
http://membunuhindonesia.net/2016/07/pkl-militer-dan-ruang-publik-kota-bandung/

Read More

Pemerintah Dinilai Tak Berkomitmen Tuntaskan Konflik Agraria

Aghnia Adzkia, CNN Indonesia

Rabu, 24/12/2014 08:12 WIB

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel (tengah) berbincang dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan (kanan) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, (3/12). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Jakarta, CNN Indonesia -- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat adanya peningkatan konflik agraria sepanjang lima tahun belakangan. Nihilnya komitmen pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut dinilai menjadi kendala utama. Alih-alih rampung, konflik agraria justru menumpuk.

Merujuk catatan KPA, pada tahun 2014, terdapat 472 konflik. Angka tersebut meningkat dari tahun 2013 yang berada pada level 369 konflik. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2009 (89 konflik), 2010 (106 konflik), 2011 (163 konflik) dan pada 2012 (198 konflik).

"Tahun lalu 369 konflik, tahun ini meningkat jadj 472 konflik. Sebanyak 2,8 juta hektar jadi korban perampasan tanah. Tahun sebelumnya, didominasi perkebunan. Tahun ini infrastruktur," ucap Sekretaris Jenderal KPA Iwan Nurdin dalam acara 'Catatan Akhir Tahun 2014' KPA di Cikini, Jakarta, Selasa (23/12).

Peningkatan ini selaras dengan pengesahan UU Pengadaan Tanah pada tahun 2012. "UU Pengadaan Tanah mempercepat proses pengadaan pembangunan untuk bisnis secara murah dan cepat sehingga tanah masyarakat rentan penggusuran," ucapnya.

Selain itu, Iwan juga menuturkan, tidak ada unit khusus yang menyelesaikan konflik agraria. "Ada banyak yang mencoba menangani seperti Komnas HAM, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kehutanan, dan sebagainya, tapi tidak terkoordinir," katanya.

Lembaga-lembaga tersebut dinilai hanya bisa menangani konflik bukan menyelesaikan. "Lembaga yang bisa menyelesaikan hanya pengadilan, selesai di pengadilan tapi rasa keadilan tidak ada. Supremasi hukum tidak seturut dengan supremasi keadilan," ungkapnya.

Selain itu, peningkatan kuantitas konflik di seluruh Indonesia dianggap sejalan dengan peningkatan pelanggaran HAM. Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi mengutarakan persoalan agraria sarat pelanggaran HAM. "Konflik agraria menjadi pangkal serangkaian pelanggaran HAM. Perampasan tanah dan hak rakyat," katanya.

Pihaknya juga mengatakan. apabila persoalan agraria tak kunjung dirampungkan maka problem pelanggaran HAM tidak pernah berkurang. "Kami di Komnas HAM menerim pengaduan di atas 5 ribu. 20 persennya dalah konflik agraria," ucapnya.

Merujuk data KPA, jumlah korban konflik agraria pada tahun 2014 mencapai 402 orang. Sebanyak 19 orang tewas, 17 prang tertembak, 256 orang ditahan, dan 110 orang dianiaya. Untuk menuntaskan dan meminimalisir adanya konflik lain, KPA dan Komnas HAM sepakat mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindak tegas dengan membentuk lembaga di bawah presiden untuk menuntaskan konflik agraria.
(meg)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141224031746-12-20170/pemerintah-dinilai-tak-berkomitmen-tuntaskan-konflik-agraria/

Read More

Berjalannya Proyek MP3EI Sebabkan Konflik Agraria Tertinggi di 2014

Dec 23, 2014

KPA/Jakarta: Konflik agraria di sektor infrastruktur menyumbang angka tertinggi di 2014. Hal itu terungkap dari hasil riset KPA selama satu tahun ke belakang. Dalam naskah Catatan Akhir Tahun 2014 KPA, berjalannya proyek MP3EI ditengarai menjadi penyebab konflik agraria masif di Indonesia pada tahun 2014 ini.

Sekjend KPA, Iwan Nurdin memaparkan bahwa “Seiring dengan meluasnya proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, konflik agraria tertinggi pada tahun ini dapat dilihat terjadi pada proyek-proyek infrastruktur. KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 215 konflik agraria (45,55%) di sektor ini.” Jelas Iwan.

Sektor ini naik signifikan dari tahun 2013 lalu. Iwan menuturkan “di sektor infrastruktur, terjadi peningkatan konflik agraria dari 105 konflik di tahun 2013 menjadi 215 konflik di tahun 2014, atau meningkat signifikan 104%,” jelas Iwan.

Dalam Catatan KPA sebab maraknya konflik agraria di sektor infrastruktur karena pemberlakuan UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan turunannya adalah biang keladi mudahnya perampasan tanah rakyat atas nama pembangunan.

Dalam rilisnya, Iwan menjelaskan bahwa faktor gentingnya adalah berjalannya program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang membagi tanah-air Indonesia dalam enam koridor ekonomi berbasiskan komoditas utama yang satu sama lain saling terhubung (konektivitas ekonomi) melalui pengembangan bisnis-bisnis ekploitasi dan ekplorasi sumber daya alam dalam skala luas.

Alumni UMY ini lebih lanjut menjelaskan “Proyek MP3EI memperlihatkan bagaimana dominasi peran pemerintah sangat kental dalam mendorong terjadinya konflik agraria di sektor infrastruktur. Pemerintah berperan dalam proses pembebasan dan pengadaan tanah, termasuk sebagai penjamin resiko akibat pengadaan tanah bagi bisnis infrastruktur,” tutup Iwan. (GA)

http://www.kpa.or.id/?p=5052&preview=true

Read More

Aktivis Agraria: Bupati Seenaknya Keluarkan Izin Lahan untuk Pengusaha

Selasa, 23 Desember 2014 18:17 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

Eva Susanti alias Eva Bande saat berbicara di Kantor Walhi, Jakarta, Minggu (21/12/2014). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis agraria Eva Bandemengungkapkan, konflik pertanahan timbul karena ada ketimpangan penggunaan lahan antara petani dengan perusahaan. Sementara bupati memicu ketimpangan tersebut karena seenaknya mengeluarkan izin.

"Paling brengseknya lagi bupati-bupati bisa keluarkan izin usaha. Bahkan liciknya HGU (hak guna usaha) perkebunan kelapa sawit dipecah-pecah. Jadi enggak usah izin ke kementerian tapi cukup bupati," kata Eva di Cikini, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya permainan kotor antara kepala daerah dengan pengusaha. Izin yang diberikan bupati mendapat timbal balik berupa pembiayaan kampanye bupati untuk ikut dalam Pilkada selanjutnya.

"Di daerah juga perusahaan-perusahaan itu membiayai pilkada. Jadi mereka bisa memastikan kedudukannya tetap aman," ujarnya. Efeknya, banyak petani kehilangan lahannya dan terpaksa harus menyewa lahan garapan.

"Saat ini kalau dicek, rata-rata petani menyewa karena hutan lahan ribuan hektar dikuasai perusahaan industri," tuturnya.

Eva yang baru saja mendapatkan grasi mengaku telah menceritakan semua yang terjadi kepada Presiden Jokowi. Eva meminta kepadanya untuk mengambil langkah konkret terkait permasalahan agraria apapun resikonya.

"Saya bilang ke presiden apabila mengambil langkah konkrit, hanya dua konsekuensinya. Dimusuhi pengusaha dan dibela dan disayangi rakyat," katanya.

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/23/aktivis-agraria-bupati-seenaknya-keluarkan-izin-lahan-untuk-pengusaha?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Read More

KPA: 2014 Konflik Agraria Meningkat Drastis

Selasa, 23 Desember 2014 15:09 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin mengatakan hingga kini masalah agraria masih belum terselesaikan. Bahkan pada tahun 2014 konflik agraria meningkat drastis.

"Yang paling mencolok adalah di tahun 2014 konflik agraria meningkat drastis tercatat 472 konflik agraria di republik ini," ujar Iwan dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2014).

Menurut Iwan dari 472 konflik agraria tersebut selain menyebabkan banyak warga kehilangan tanahnya juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Korban tersebut akibat penyelesaikan konflik yang tidak baik.

"Terdapat 19 orang tewas akibat konflik agraria dan 2,8 juta tanah rakyat terampas," tutur Iwan.

Menurutnya, jatuhnya korban jiwa tersebut diakibatkan penanganan konflik oleh pemerintah dengan menggunakan perspektif pengembalian hak korban tidak berjalan.

"Sehingga kita mendorong supaya penanganan ini menjadi prioritas. Kalau tidak pemerintah sekarang abai seperti era pemerintahan sebelumnya," katanya.

Penulis: Taufik Ismail | Editor: Johnson Simanjuntak

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/23/kpa-2014-konflik-agraria-meningkat-drastis

Read More

Eva Bande Usulkan Satgas Konflik Agraria, Apa Respons Jokowi?

Selasa, 23 Desember 2014 | 15:33 WIB

Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet di Istana Presiden, Senin (17/11/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis agraria Eva Bande mengusulkan Presiden Joko Widodo membentuk satuan tugas (Satgas) penyelesaian konflik agraria. Hal ini seiring makin maraknya kasus konflik agraria yang berujung pada kriminalisasi rakyat serta aktivis.

"Waktu ketemu Pak Jokowi kemarin (Senin 22 Desember 2014), aku usulkan pembentukan Satgas penyelesaian konflik agraria," ujar Eva di salah satu restoran di Cikini, Jakarta pada Selasa (23/12/2014) siang.

Lantas, apa jawaban Presiden atas usul Eva? "Ya beliau hanya angguk-angguk kepala saja. Beliau bilang, iya iya, paham, nangkep, begitu saja," lanjut Eva.

Meski menerima respons yang demikian saja, Eva menaruh harapan besar terhadap Jokowi untuk menata sistem reformasi agraria di Indonesia. Langkah Jokowi memberikan grasi terhadap dirinya yang seorang aktivis agraria membuat tonggak kepercayaan terhadap Presiden berdiri tegak.

Perempuan yang ditahan lantaran membantu para petani di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah itu mengatakan, penyelesaian konflik agraria selama ini kurang berpihak kepada petani. Malah, petani yang kerap menjadi korbannya dengan serangkaian tekanan psikologis hingga kriminalisasi.

Badan Pertanahan Nasional (BPN), menurut Eva, malah menjadi pelaku yang merugikan rakyat. BPN kerapkali mengeluarkan izin penggunaan lahan. Tidak jarang, lahan yang diizinkan kepada swasta itu merupakan lahan adat atau milik petani setempat.

"Polisi dan TNI juga anehnya membantu para swasta itu. Mereka jadi penjaga tanah-tanah. Lantas, yang bela petani kalau sudah begini, siapa? Makanya satgas konflik agraria itu sangat penting," lanjut Eva.

Satgas itu sendiri, lanjut Eva, masih dalam tahapan pembicaraan di kalangan aktivis agraria. Para aktivis tengah mendiskusikan soal siapa saja isi satgas itu, apa saja tugas pokok fungsinya dan sebagainya. Selebihnya, Eva berharap satgas itu dapat terbentuk dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut, jumlah konflik agraria di Indonesia tahun 2014 cukup memprihatinkan, yakni 472 konflik dengan luas tanah sengketa 2.860.977,07 hektare dan melibatkan 105.887 kepala keluarga. Jumlah itu meningkat dari tahun 2013 yang hanya berjumlah 369 kasus dan 2012 yang hanya 198 kasus.

Benturan konflik agraria yang terjadi juga kebanyakan antara rakyat dengan perusahaan swasta, yakni 221 kasus. Peringkat selanjutnya diikuti dengan konflik antara warga dengan pemerintah, yakni 115 kasus dan konflik antara warga dengan perusahaan negara, yakni sebanyak 46 kasus.

---

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Fidel Ali Permana

http://nasional.kompas.com/read/2014/12/23/15334321/Eva.Bande.Usulkan.Satgas.Konflik.Agraria.Apa.Respons.Jokowi

Read More

Ribuan Petani Tagih Janji Gubernur Jadikan Jateng Lumbung Pangan Bukan Tambang

December 19, 2014 Tommy Apriando, Yogyakarta

Aksi ribuan warga Jawa Tengah datangi kantor gubernur meminta Jateng sebagai lumbung pangan bukan lumbung tambang, pada Kamis 18 Desember 2014. Foto : Tommy Apriando

“Gunung Kendeng takkan ku lepas. Tempat kita hidup bersama. Selamanya harus kita jaga. Untuk Jawa Tengah yang jaya. Itulah harapan kita semua, kita pasti menang, pastilah menang”
Ribuan warga dari Kabupeten Pati, Grobogan, Rembang, Blora, Ajibarang, Kota Semarang dan Kabupaten Kudus menyanyikan lagu mars Pegunungan Kendeng dalam aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Kamis (18/12/2014) di Semarang.
Mereka beraksi menyampaikan tuntutan dan menagih janji kampanye Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo untuk menjadikan Jateng sebagai lumbung pangan, bukan lumbung tambang.
Gunarti dari Suku Samin, mengenakan pakaian serba hitam dan caping hitam. Ia mengatakan, kehadiran warga ingin mengingatkan kepada pemerintah Jateng bahwa penolakan warga terhadap pertambangan semen karena warga ingin menyelamatkan bumi, lingkungan dan ibu pertiwi yang sudah menghidupi warga.
“Bumi dan alam menghidupi manusia secara tulus, kami ingin menyelamatkan pegununungan Kendeng agar kehidupan anak cucu nanti lebih lestari,” kata Gunarti.
Gunarti menambahkan, sudah terbukti bahwa pabrik semen tidak bisa membuat warga sejahtera hingga tiga generasi,  tapi pertanian terbukti sejak jaman nenek moyang dapat mencukupi pangan masyarakat dan menyejahterakan. Kita mengingatkan gubernur dampak pabrik semen itu meluas. Jateng harusnya menjadi lumbung pangan nusantara. Selain itu, Jawa tengah itu tingkat bencananya tinggi, jangan sampai pertambangan akan menjadi bencana bagi kami.

Gunarti melakukan orasi menuntut selamatkan gunung Kendeng agar terhindar dari bencana ekologi. Foto : Tommy Apriando

Dalam aksi tersebut, Sukinah, warga Rembang mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah Jateng yang tidak mendengarkan aspirasi warga Rembang yang menolak pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia.
Apalagi, aksi warga pada 26 dan 27 November 2014, berujung kekerasan aparat kepolisian dan preman. Tiga orang menjadi korban. Bibir memar, kuku jari berdarah terinjak sepatu polisi. Lesung warga di sita, spanduk di ambil dan tenda di rusak.

“Pak polisi itu ada di sisi rakyat kecil, penguasa atau pemodal toh?,” tanya Sukinah di hadapan polisi yang berjaga di depan gerbang kantor Gubernur Jateng.

Dia mengatakan polisi harusnya melindungi dan mangayomi masyarakat.  Jika pertambangan semen akan menyejahterakan rakyat, seharusnya pihak perusahaan semen tidak menggunakan kekerasan dan mengirim aparat kepolisian untuk intimdasi dan pukuli warga.
Sukinah juga bercerita, Gubernur Jawa Tengah ketika datang ke tenda warga pada 27 Juni 2014 di Rembang, menanyakan ke warga apakah sudah membaca dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pabrik semen.

Padahal warga tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan AMDAL. Warga juga tidak lulus sekolah, bagaimana mau membaca dokumen AMDAL. “Apa Ibu-ibu pantas baca dokumen AMDAL? Kami petani, tidak sekolah kok diminta pak Gubernur membaca AMDAL. Yang pintar itu petani apa gubernur?,” tanya Sukinah. “Petani!,” jawab serentak warga.

Sedangkan Yuli  datang dari Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah mengatakan keberadaan pabrik semen di wilayahnya mengakibatkan mata air menipis.
Menanggapi aksi tersebut, Boedyo Darmawan, dari Biro Bina Produksi Setda Jawa Tengah mewakili gubernur yang sedang di Jakarta mengatakan pihaknya sudah mencatat dan menyerap aspirasi warga, serta akan melaporkan ke gubernur.

Boedyo mengatakan pemerintah akan menerima dan mematuhi putusan PTUN Semarang yang sedang mengadili gugatan warga terhadap pembangunan pabrik semen.

Boedyo Darmawan dari Setda Jateng mewakili gubernur menyampaikan akan melaporkan tuntutan warga kepada gubernur. Photo by Tommy Apriando

Sedangkan koordinator aksi Zainal Arifin dari LBH Semarang mengatakan Pemprov Jateng masih menganggap Pegunungan Kendeng sebagai potensi tambang kawasan karst.  Padahal warga terancam pertambangan semen, dengan hilangnya lahan pertanian, alam yang rusak dan mengancam hilang sumber air.

“Pemerintah Jateng harus merubah atau merevisi RTRW Jawa Tengah agar kawasan karst untuk tambang dijadikan kawasan untuk pertanian,” kata Zainal.

Ia menambahkan gubernur bisa mencabut  surat keputusannya terkait izin lingkungan pertambangan PT Semen Indonesia.  Dengan menyarankan warga menggugat surat keputusan tersebut, berarti gubernur melepaskan tanggung jawabnya, dan lebih berpihak pada perusahaan.

Jika gubernur berperikemanusiaan, maka bisa menarik alat berat dan menghentikan pendirian pabrik semen selama gugatan di PTUN berlangsung.  Mereka juga meminta lesung, spanduk dan bendera merah putih yang diambil polisi, agar dikembalikan. Masyarakat juga siap membantah isi dokumen AMDAL.

“Kami minta, satu minggu terhitung hari ini agar pabrik semen berhenti, alat berat di tarik, dan minta polisi melindungi dan menganyomi masyarakat bukan kepada investor,” kata Zainal sembari mengakhiri orasinya.

Sementara itu, Sobirin dari Yayasan Desantara mengatakan, warga sudah melakukan pemetaan bersama beberapa pihak lintas keilmuan. Temuannya, di bagian selatan Kabupaten Rembang terpapar pergunungan memanjang dari barat ke timur, memiliki bentangan karst.  IUP  PT Semen Indonesia masuk wilayah karst dan cekungan air tanah. Kawasan CAT Watuputih penting untuk air. Sumber air bagi sekitar 600.000 lebih warga Rembang.

Data temuan warga, ada ratusan sumur di wilayah sama, ada gua, ponor dan sumber air. Ada 54 gua, lima masuk IUP dan sebagian besar di sekitar IUP. Terdapat 52 sumber air berupa sumur, 125 sumber mata air keluar dari rekahan atau celah, 44 ponor dan 23 masuk IUP.

“Ada data digelapkan dalam dokumen Amdal PT Semen Indonesia. Dalam dokumen disebutkan hanya 38 sumur dan sembilan gua. Warga desa masuk lokasi IUP dan mendapati sungai bawah tanah di Gua Gunung Karak, Desa Sumberan, Kecamatan Gunem namun tidak disebutkan dalam AMDAL. Goa Menggah disebut dalam AMNDAL sebagai goa tidak berair, padahal sumber air,” tambah Sobirin.

Data temuan dari Jaringan Advokasi dan Tambang (Jatam) menyebutkan, hingga 2013, izin tambang karst di Jawa, mencapai 76 izin, yang tersebar di 23 kabupaten, 42 kecamatan dan 52 desa dengan total konsesi 34.944,90 hektar. Kondisi ini, bisa menjadi ancaman serius bagi lingkungan di Jawa.

Analisis Jatam, eksploitasi karst di Jateng sebagian besar dipicu lewat legalisasi daerah seperti Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRWP 2009-2029.

Eksepsi Gugatan Di Tolak Hakim, Walhi Siap Adu Data

Pada hari yang sama, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang menolak eksepsi (tangkisan) dari pihak PT Semen Indonesia selaku Tergugat II Intervensi terkait kewenangan absolut PTUN.

Hakim Ketua Susilowati Siahaan menilai PTUN Semarang berwenang memeriksa gugatan warga karena SK Gubernur Jawa Tengah No: 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan kegiatan pertambangan PT Semen Indonesia di Rembang telah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Dengan ini menyatakan menolak eksepsi tergugat dan menyatakan sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan,” kata Susilowati.

Agenda sidang berikutnya akan digelar pada 8 Januari 2014 dengan agenda penyampaian duplik oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai tergugat dan Semen Indonesia sebagai tergugat intervensi.

Muhnur selaku kuasa hukum warga mengatakan mengapresiasi putusan sela hakim PTUN karena menolak eksepsi. Ini jadi ujian awal bagi hakim memutus perkara. Hakim harus melihat aspek lingkungan pada perkara ini.

“Jika hakim tidak berspektif lingkungan maka putusannya akan merugikan masyarakat dan lingkungan,”katanya

Ia menambahkan, hakim harus memperhatikan kondisi di lapangan, seperti ada intimidasi, kekerasan di tengah berjalannya gugatan dan pembangunan tetap berjalan. Untuk sidang pembuktian, mereka sudah siapkan data untuk menangkis semua penyataan Ganjar Pranowo dan pihak PT Semen Indonesia.

“Jika gubernur punya political will seharusnya mencabut ijin lingkungan PT Semen Indonesia. Namun jika tidak mencabut artinya gubernur berpihak pada perusahaan, bukan rakyat,” kata Muhnur mengakhiri.

http://www.mongabay.co.id/2014/12/19/ribuan-petani-tagih-janji-gubernur-jadikan-jateng-lumbung-pangan-bukan-tambang/ 

Read More