Seruan Aksi 23 Maret

Untuk kedua kalinya, massarakyat petani dari kawasan pesisir UrutSewu Kebumen selatan harus menempuh aksi demonstrasi massa ke Bupati. Kenapa? Karena harapan terselesaikannya “kemelut” tanah di pesisir sepanjang 22,5 Km di 3 wilayah kecamatan (Mirit, Ambal, Buluspesantren) tak kunjung rampung. Sementara kemelut tanah belum lagi diselesaikan, muncul megaproyek baru penambangan pasir besi di kawasan ini, yang bakal dimulai dari pesisir Mirit. Benarkah ini semua kepentingan rakyat ?

Kemelut tanah di pesisir selatan Kebumen muncul sejak 1980-an. Paska dibangunnya Dislitbang-AD di sisi selatan desa Setrojenar (Buluspesantren). Dengan dalih memanfaatkan “tanah Negara” TNI-AD melakukan latihan perang dan uji coba senjata. Kalangan industri strategis (yang sudah diswastakan) seperti PT. Pindad, paling berkepentingan Keberadaan “tanah Negara” di pesisir selatan, sebagai dihasilkan dari sejarah “Klangsiran” tanah (1932) menyisakan bukti adanya “Pal-Budheg” sejauh 220-an meter dari garis air. Jadi, kalau harus bicara soal “tanah Negara” maka di situlah batasnya. Tetapi catatan krusial atas ini, bahwa “tanah negara” bukan lah “tanah milik TNI-AD”. Juga pernyataan BPN: “Tak ada sejengkal tanah pun milik TNI di UrutSewu”.

Latihan dan uji coba senjata bertahun-tahun berjalan, beberapa kasus terjadi merugikan petani; selama itu pula masih ditoleransi. Persenjataan berkembang, demikian pula “perdagangan” senjata. Maka kebutuhan areal tembak untuk ujicoba produk juga bertambah. Dislitbang-AD mendekati para Lurah, pinjam tanah. Mulanya beralasan untuk “zona aman” selebar 250m; maka jadilah lebar 500m dari garis air. Dalam perkembangannya, zona selebar ini jadi dasar “klaim” baru penguasaan (klaim milik TNI-AD) tahap pertama. Posisi politis petani berada antara toleransi dan tak berani. Sekalipun tak rela, cuma bisa membiarkan saja. Lalu Dislitbang-AD usul lagi, ke Lurah lagi, 250 m lagi. Jadilah 750 m; sepanjang pesisir UrutSewu, dari muara LukUlo hingga muara Wawar. Belum pernah terjadi musyawarah dengan petani pemilik yang menghasilkan “proses mutasi hak” atau pun persetujuan dasar “klaim” pemilikan TNI atas tanah di sana.

Sejak itu, TNI-AD pun mulai patoki tanah rakyat pada titik 500 m, 750 m; dan terakhir bahkan hingga 1.000 m. Ketika mulai muncul keberanian petani, dipertanyakan. Petani sebagai pemilik sah tanah pesisir, gusar dan gerah. Tapi untuk memaksakan legitimasi “palsu” penguasaan TNI-AD atas tanah sejauh 1.000 m ini, dimasukanlah wacana batas semu tanah TNI-AD ke dalam Draft Raperda RTRW Kab. Kebumen; yang diskenario sebagai kawasan strategis Hankam! Perampasan Sistematis!!! Karena dari perencanaan dan penetapan; petani tak diberi ruang partisipatif. Terhadap “draft” Perda RTRW; Petani Menolaknya.. Bahkan Legislatif demikian juga. Ketika “kemelut” tata ruang wilayah ini belum lagi selesai; muncul lah rencana eksplorasi (baca: eksploitasi) pasir besi. KPPT meng”ijin”i dan Bupati meng”amin”i. Masyarakat umum tak mengerti. Tetapi riset Divisi Litbang FPPKS menemukan bukti bahwa sejak 2008 telah ada “persetujuan” Panglima Kodam IV/Diponegoro (No:B/1461/IX/2008; tertanggal 25 September 2008) terkait peruntukan tanah “kawasan hankam” (padahal, sejatinya bukan “tanah milik” TNI-AD) di Kec. Mirit ini untuk usaha pertambangan pasir besi.

Jadi, apa makna semua ini?. Baik issue kawasan Hankam maupun issue pasir besi; keduanya setali tiga uang; karena memang begitulah skenario bisnis “klan tentara” tengah dimainkan. Tak peduli hukum adat dilecehkan. Tak peduli hak-hak pemilikan tani terampas secara sistematis. Tak peduli bumi dan lingkungan bakal rusak karenanya! Lalu; siapa harus peduli? Rakyat lah yang harus peduli.

Satu Kekuatan; Satu tuntutan: “Tolak Kawasan Hankam, Tolak Eksploitasi Pasir Besi !!!”

___

Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan |FPPKS | e-mail:fppks@yahoo.com |http://fppks.blogspot.com |http://bumisetrojenar.blogspot.com

Untuk kedua kalinya, massarakyat petani dari kawasan pesisir UrutSewu Kebumen selatan harus menempuh aksi demonstrasi massa ke Bupati. Kenapa? Karena harapan terselesaikannya “kemelut” tanah di pesisir sepanjang 22,5 Km di 3 wilayah kecamatan (Mirit, Ambal, Buluspesantren) tak kunjung rampung. Sementara kemelut tanah belum lagi diselesaikan, muncul megaproyek baru penambangan pasir besi di kawasan ini, yang bakal dimulai dari pesisir Mirit. Benarkah ini semua kepentingan rakyat ?

Kemelut tanah di pesisir selatan Kebumen muncul sejak 1980-an. Paska dibangunnya Dislitbang-AD di sisi selatan desa Setrojenar (Buluspesantren). Dengan dalih memanfaatkan “tanah Negara” TNI-AD melakukan latihan perang dan uji coba senjata. Kalangan industri strategis (yang sudah diswastakan) seperti PT. Pindad, paling berkepentingan Keberadaan “tanah Negara” di pesisir selatan, sebagai dihasilkan dari sejarah “Klangsiran” tanah (1932) menyisakan bukti adanya “Pal-Budheg” sejauh 220-an meter dari garis air. Jadi, kalau harus bicara soal “tanah Negara” maka di situlah batasnya. Tetapi catatan krusial atas ini, bahwa “tanah negara” bukan lah “tanah milik TNI-AD”. Juga pernyataan BPN: “Tak ada sejengkal tanah pun milik TNI di UrutSewu”.

Latihan dan uji coba senjata bertahun-tahun berjalan, beberapa kasus terjadi merugikan petani; selama itu pula masih ditoleransi. Persenjataan berkembang, demikian pula “perdagangan” senjata. Maka kebutuhan areal tembak untuk ujicoba produk juga bertambah. Dislitbang-AD mendekati para Lurah, pinjam tanah. Mulanya beralasan untuk “zona aman” selebar 250m; maka jadilah lebar 500m dari garis air. Dalam perkembangannya, zona selebar ini jadi dasar “klaim” baru penguasaan (klaim milik TNI-AD) tahap pertama. Posisi politis petani berada antara toleransi dan tak berani. Sekalipun tak rela, cuma bisa membiarkan saja. Lalu Dislitbang-AD usul lagi, ke Lurah lagi, 250 m lagi. Jadilah 750 m; sepanjang pesisir UrutSewu, dari muara LukUlo hingga muara Wawar. Belum pernah terjadi musyawarah dengan petani pemilik yang menghasilkan “proses mutasi hak” atau pun persetujuan dasar “klaim” pemilikan TNI atas tanah di sana.

Sejak itu, TNI-AD pun mulai patoki tanah rakyat pada titik 500 m, 750 m; dan terakhir bahkan hingga 1.000 m. Ketika mulai muncul keberanian petani, dipertanyakan. Petani sebagai pemilik sah tanah pesisir, gusar dan gerah. Tapi untuk memaksakan legitimasi “palsu” penguasaan TNI-AD atas tanah sejauh 1.000 m ini, dimasukanlah wacana batas semu tanah TNI-AD ke dalam Draft Raperda RTRW Kab. Kebumen; yang diskenario sebagai kawasan strategis Hankam! Perampasan Sistematis!!! Karena dari perencanaan dan penetapan; petani tak diberi ruang partisipatif. Terhadap “draft” Perda RTRW; Petani Menolaknya.. Bahkan Legislatif demikian juga. Ketika “kemelut” tata ruang wilayah ini belum lagi selesai; muncul lah rencana eksplorasi (baca: eksploitasi) pasir besi. KPPT meng”ijin”i dan Bupati meng”amin”i. Masyarakat umum tak mengerti. Tetapi riset Divisi Litbang FPPKS menemukan bukti bahwa sejak 2008 telah ada “persetujuan” Panglima Kodam IV/Diponegoro (No:B/1461/IX/2008; tertanggal 25 September 2008) terkait peruntukan tanah “kawasan hankam” (padahal, sejatinya bukan “tanah milik” TNI-AD) di Kec. Mirit ini untuk usaha pertambangan pasir besi.

Jadi, apa makna semua ini?. Baik issue kawasan Hankam maupun issue pasir besi; keduanya setali tiga uang; karena memang begitulah skenario bisnis “klan tentara” tengah dimainkan. Tak peduli hukum adat dilecehkan. Tak peduli hak-hak pemilikan tani terampas secara sistematis. Tak peduli bumi dan lingkungan bakal rusak karenanya! Lalu; siapa harus peduli? Rakyat lah yang harus peduli.

Satu Kekuatan; Satu tuntutan: “Tolak Kawasan Hankam, Tolak Eksploitasi Pasir Besi !!!”

Read More

Mirit Selatan Membangun Resistensi Eksploitasi

Penolakan terhadap rencana eksplorasi pasir besi di kawasan pesisir Urutsewu oleh masyarakat Mirit, dinyatakan dalam sebuah meeting audiensi di DPRD Kab. Kebumen pada hari Rabu (2/3). Sekitar 30-an warga dari beberapa desa di Kec. Mirit datang ke gedung dewan dan diterima oleh Budi Hianto (Ketua DPRD), St Halimah (Ketua Komisi A) dan Dian P (Ketua Komisi B) serta beberapa anggota DPRD. Barli Halim, Atoilah, Tatag Sajoko; ikut menemui para peserta audiensi yang datang sejak jam 09.00 wib itu.

Menariknya, meeting audiensi ini dijaga oleh banyak aparat keamanan dan bahkan dengan memobilisir Satuan Dalmas Polres Kebumen; sehingga jika dihitung maka lebih banyak aparat keamanan di seputaran gedung rakyat, ketimbang peserta aksi yang datang untuk tujuan audiensi. Demikian pula suasana di dalam gedung rakyat, tempat meeting audiensi berlangsung. Padahal, sejak sebelumnya koordinator aksi, Bagus Wirawan, telah memberitahukan jumlah peserta yang tak lebih dari 50 orang. Bahkan pada rapat seting aksi di malam sebelumnya, beberapa petugas dari Polres Kebumen dan Polsek Mirit juga menunggui rapat warga yang difasilitasi oleh H. Mino di desa Lembupurwo.

Seperti ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap aspek keamanan, dan ini disayangkan oleh Sukir, salah satu peserta.

Pernyataan Menolak

Pernyataan penolakan Forum Masyarakat Kecamatan Mirit Selatan terhadap rencana penambangan pasir besi, dilontarkan oleh Jatmiko Ari, SH, dalam penjelasan pengantar maksud kedatangan perwakilan warga desa-desa pesisir Mirit.

“Mayoritas warga di wilayah kecamatan kami, menolak eksploitasi pasir besi di pesisir”, tegasnya sejak awal.

Kedatangan warga pada hari ini adalah mewakili banyak warga lainnya dan bukan merupakan wakil warga, karena wakil warga sudah ada di DPRD ini. Penjelasan ini secara filosofis merupakan dasar penting untuk memberikan warning kepada pemerintah berkaitan dengan rencana eksploitasi pasir besi di wilayah yang tengah berkembang tradisi pertanian agronya. Produktivitas petani pesisir meningkat dan semua ini pada gilirannya akan memberikan nilai ekonomi dan peningkatan taraf hidup yang signifikan.

Hal senada juga dijelaskan dalam paparan Munanto Aji alias Hindun, yang menjadi juru bicara dan pegiat elemen Gempa (Generasi Muda Peduli Indonesia). Ia juga mengingatkan akan bahaya dampak lingkungan pesisir yang dieksploitasi pasir besinya; baik dalam jangka pendek maupun panjang. Disamping alasan dampak yang mengancam kelestarian lingkungan ini, juga karena alasan dan manfaat ekonomi yang dilihatnya sebagai kecil saja. Bersama beberapa warga yang membedah dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan, diketahui banyak hal yang membuktikan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tak bakal terakomodir secara maksimal.

Sehingga jika eksploitasi pasir besi itu betul-betul dilaksanakan di wilayah pesisir Mirit, yang jelas-jelas dengan pelibatan mesin berteknologi tinggi. Maka penyerapan terhadap tenaga dan komponen lokal tak dimungkinkan, apalagi penguasaan masyarakat terhadap aspek teknik ini amat minim.

Warga yakin bahwa DPRD telah mengetahui rencana eksploitasi pesisir ini. Dan juga berharap pihak legislatif melakukan upaya serius dengan sikap kritis dan berani mengingatkan pemerintah dan para birokratnya untuk tidak hanya karena mencari keuntungan sesaat , lalu memberikan ijin pertambangan. Sehingga mengakibatkan bukan hanya kerusakan lingkungan tetapi juga kesengsaraan panjang di masyarakat.

Dengan kata lain, akan lebih baik dan lebih menjanjikan kesejahteraan masyarakat Mirit, justru apabila kawasan ini di prioritaskan sebagai pengembangan pertanian holtikultura dan pariwisata saja.

Sikap Politik DPRD atau Lipstik ?

Terlepas apakah pernyataan sikap lembaga legislatif melalui Budi Hianto, Ketua DPRD, sebagai retorika atau bukan. Namun pantas dicatat bahwa dalam hal penolakan eksplorasi pasir besi di pesisir Mirit ini, dimana DPRD akan memposisikan untuk tetap berada di fihak masyarakat. Hal ini merupakan sikap yang memiliki integritas di mata masyarakat konstituen. Namun masih harus dibuktikan oleh Ketua dan jajaran anggota lembaga legislatif ini. Namun untuk hari ini, memang pihaknya tidak mendatangkan unsur pemerintah dengan alasan tak ada permintaan dari warga. Padahal sejak awal pengajuan permohonan audiensi, warga telah meminta kehadiran para fihak yang terkait. Pada surat permohonan ke dua memang tak disebutkan karena sifatnya cuma bersifat mendesak segera diagendakannya audiensi ini.

Melalui audiensi ini juga terungkap, bahwa secara kelembagaan fihak DPRD belum pernah dilibatkan dalam semua tahapan dari rencana penambangan pasir besi. Jadi hingga saat ini pun, pihaknya tidak mengerti tahapan dan prosesnya sejauh mana. Termasuk rumor bahwa pernah ada sidang Amdal terkait rencana itu, pun fihaknya tidak diberitahu. Meskipun begitu, pihaknya tidak menafikkan kemungkinan adanya anggota dewan yang mengetahui. Termasuk dengan fakta empiris seperti yang pernah dilakukan oleh PT. Antam di pesisir Ketawang Kutoarjo dan juga di Cilacap.

Dari Komisi A DPRD, melalui Ketuanya, St. Halimah, tak mau berspekulasi mengenai adanya sidang Amdal yang memungkinkan lolosnya ijin melakukan eksploitasi pasir besi di pesisir Mirit ini. Setahu dia, sampai saat ini penandatanganan MoU terkait eksplorasi pasir besi belum terjadi, prosesnya belum selesai.

Menurutnya, kalau MoU belum ditandatangani, maka inti aspirasi warga ini masih dapat disampaikan sebagai masukan. Jadi belum terlambat. Pada prinsipnya, kami ada di pihak masyarakat.

“Pada prinsipnya, kami ada di pihak masyarakat”, ujarnya. Dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang eksekutif dan Komisi A akan meminta Ketua DPRD yang menentukan tanggalnya sesegera mungkin.

Komisi B yang tupoksinya ada pada kajian Amdal terkait masalah eksploitasi penambangan pasir besi ini, disampaikan melalui Ketuanya, Dian P. Tetapi secara kelembagaan, pihaknya belum pernah diberitahu dan diundang mengenai kajian konsep Amdalnya. Pada hari ini kami meminta masukan. Pihaknya setuju untuk mengundang eksekutif mengenai konsep amdal sehingga belum bisa berbicara banyak. Jadi, sifatnya menampung dulu.

“Konsep apa yang harus kita aspirasikan dari berbagai aspek”, katanya. Mengenai uji amdalnya dan aspek terhadap pemberdayaan ekonominya. Ada juga uji komparatif dengan Purworejo dan Cilacap.

Pelanduk Catatan

Banyak rumor seputar rencana penambangan pasir besi di kawasan pesisir Urutsewu ini. Studi komparatif di masa kemarin telah pula dilakukan. Warga desa di sepanjang pesisir Kecamatan Mirit mencermati beberapa hal penting, tetapi masih luput menganalisa pihak mana saja yang paling berkepentingan terhadap rencana ini. Mengingat ada persoalan lama yang belum terselesaikan juga, baik yang berkaitan dengan penyusunan Raperda RTRW beserta ambiguitasnya yang rawan distorsif.

Bahkan dapat saja berbias menjadi saling bertubrukannya antara wacana kepetingan kawasan Hankam dan kepentingan industri yang sangat tak ramah lingkungan. Tetapi diantara pertarungan keduanya; masyarakat dapat menjadi korban. Ibarat dua gajah berantem, pelanduk mati di tengahnya. Ataukah antara kedua gajah itu, telah diam-diam bersekutu?

Read More

Belang-Belang Bisnis Tentara - Bag.1

Ngototnya TNI-AD dalam sikukuh menguliti hak petani yang melekat atas tanah-tanah sepanjang pesisir Urutsewu ternyata mulai ketahuan belangnya. Terutama setelah wacana eksplorasi pasir besi hampir direalisasikan dengan hadirnya investor yang telah mengantongi ijin. Issue partisipan publik dalam perencanaan penambangannya pun bergulir, seolah mobilisasi tenaga produktif di lapangan tambang ini bakal mampu menjawab persoalan krussial bernama pengangguran dan kemiskinan. Dalih membabibuta mengenai kawasan hankam pun, pada gilirannya hanya menjadi pintu masuk penguasaan yang mengarah pada kepemilikan tanah. Untuk kemudian secara licik menjual bumi yang mengandung, semata untuk mencari untung.

Desa-desa pesisir, terutama wilayah Mirit, kini dihipnotis euphoria kemakmuran. Impian yang dibungkus tema kemitraan nyaris menutupi banyak kedok berisi keserakahan pada sumber daya yang tersimpan di sekitarnya. Bumi yang mengandung karun dan mestinya pantas dijaga temurun dipersepsikan sebagai potensi tunggal di kawasan budaya. Konspirasi ekonomi antara investor, tentara dan pemegang otoritas menemukan moment simbio mutualis. Akan tetapi ini semua bukanlah demi kemakmuran bersama yang dipropagandakan melalui wacana hubungan kemitraan dengan warga di dalamnya. Bukan.

Resistensi pun muncul, terutama dari kalangan yang memiliki kesadaran kelestarian lingkungan. Para petani yang membudidayakan tanaman holtikultura dan selama satu dekade terakhir meretas tradisi baru yang mengarah pada industrialisasi sektor pertanian, kini berang. Tak kurang para pegiat lingkungan yang meski tak punya bendera namun memiliki kepedulian dan semangat menyala-nyala. Kelompok ini pernah bertemu, kemudian mencoba menyikapi perkembangan situasi obyektif di sana dan merintis tindakan politik penyampaian aspiratif. Tetapi, lagi-lagi, negara seperti tuli dan buta.

Karena sejatinya, di kawasan budaya Urutsewu ini bukan saja mengandung berbagai bahan mineral yang tersimpan di buminya. Tetapi juga menghamilkan ide-ide besar yang lebih protektif terhadap lingkungan dan kuat persepsi keberlanjutannya. Pemikiran besar ini tersimpan di memori kolektif massarakyat petani, terutama petani agro yang secara historis merupakan pewaris dan pemilik sah tanah-tanah pesisiran. Pemikiran besar ini terjabar dalam gagasan awal mengenai pengembangan desa-desa agrowisata.

Kelompok Studi Rehabilitasi Kawasan Pesisir yang berinduk di Dept Budidaya Hutan pada Fakultas Kehutanan UGM Jokja, pada suatu riset untuk membangun basis pertanian irigasi teknis secara mandiri di kawasan ini, menemukan sinyalement yang mengancam lingkungan jika wilayah ini dirubah menjadi zona eksplorasi pasir besi maupun eksplorasi bahan tambang lainnya yang memang terkandung di sana. Terapan teknologi irigasi “drip” yang amat cocok diaplikasikan pada lahan agro holtikultur menjadi sia-sia. Karena jika kawasan ini dieksplorasi, maka bermakna ancaman serius terhadap ketersediaan air bersih dan sehat, selain juga kerusakan fisik lainnya.

Sampai hari ini, kualitas air bersih di zona pesisir masih terjamin. Realitas di pesisir Setrojenar, dimana beberapa warga membikin “kolam renang mini” bagi anak-anak yang berwisata pantai, ketersediaan stok air bersih sehat cukup melimpah didapat dengan cara menyedot pada kedalaman hanya 4 meter pun. Bahkan meski pada radius beberapa meter saja dari garis air asin lautan Indonesia. Tetapi jika elemen pasir besi diangkat dari zona pesisir ini, maka sampai kedalaman 16 meter pun air tanah bakal terasa asin karena intrusi. Kondisi air yang demikian, tentu saja, tak bisa dimanfaatkan bagi semua jenis tanaman darat.

Ancaman nyata terhadap kerusakan lingkungan dan yang akan membunuh tradisi pertanian di wilayah pesisir, kini akan dimulai dari eksplorasi pasir besi, tak peduli siapa yang melakukannya. Tentu jika massarakyat tidak menolak dan membentenginya. Penting diketahui pula bahwa dari hasil riset yang dilakukan pada tahun 1987, mendapati bukti-bukti bahwa kandungan mineral dan bahan tambang yang ada bukan cuma pasir besi saja. Minyak dan logam mulia lain juga ditengarai terdapat di wilayah ini.

Fakta lain yang bisa dijadikan contoh, sebagaimana yang terjadi dengan pasir besi Cilacap. Yang mengejutkan adalah bahwa areal tambang pasir besi di pesisir Adipala dan seurutnya ini ternyata “milik” tentara, dalam hal ini rumpun Kodam IV Diponegoro. Eksplorasi yang sesungguhnya telah dihentikan karena berbagai hal ini, ternyata masih jadi ajang rebutan terkait sisa cadangan yang tinggal 770-an metric ton. Sementara itu, pesisir ini sudah tak mungkin dapat direklamasi lagi, dengan segala macam rekayasa teknologi dan biaya berapa pun besarnya.

Dan penjaga kedaulatan wilayah yang mestinya menjaga “rumah” Republik dan “pekarangan” Kedaulatan ini pun kita dapati telah menguasai rumah dan menjual ranah. Astaghfirullah…

Read More

Dijual: Alun-Alun..50 Juta !

KEBUMEN (23/12). Wacana "menjual" alun-alun Kebumen seharga Rp. 50 juta terungkap hari ini. Fihak pertama yang dihembus adalah Ketua Paguyuban Pedagang Kakilima Alun-alun, Muhajir, yang cepat merespons dengan menggelar rapat pengurus P2KL Cerita berawal dari malam sebelumnya. Pedagang es campur yang dipercaya menjadi ketua P2KL ini dihentikan oleh seorang pengusaha Kebumen saat akan pulang dari kebiasaan berjualan s etiap hari.

Pengusaha itu, sebut saja Rz, mengaku telah bertemu dengan Kepala Disperindagkop sebelumnya. Dikatakan olehnya bahwa ada investor yang bersedia "mengontrak" alun-alun Kebumen senilai Rp.50 juta per tahun. Pengusaha keturunan Arab-Tegal ini meminta Ketua P2KL agar mau diajak "kerjasama" dalam pengelolaan alun-alun. Dengan dalih penataan, beberapa pedagang yang menempati bahu jalan di seberang alun-alun juga akan dimasukkan ke dalam track yang ada. Menurut pengusaha ini, ruang terbuka yang ada di sana masih muat jika ditambah pedagang baru.

Ironisnya, termasuk PKL yang dulu pernah "direlokasi" dan setahun terakhir menempati Pusata Jajanan di bahu jalan Mayjen Sutoyo juga akan "dikembalikan" ke alun-alun. Padahal "proyek relokasi" kontroversial itu baru berjalan 13 bulan dan di awal pelaksanaannya sarat dengan kolusi dan nepotisme. Tim Relokasi PKL di Jl. Soetoyo, setahun lalu, juga terdiri dari pejabat yang sama. Kini, ruang publik yang direvitalisasi dengan biaya hampir 8 miliar ini digoyang oleh wacana baru yang terkesan mendulang kembali ludah yang jatuh ke tanah.

Makelar Kebijakan ?

Wacana "komersialisasi ruang publik" ini, disikapi dingin oleh Pengurus P2KL alun-alun Kebumen.
"Itu kan cuma wacana. Kalau pun bersumber dari Disperindagkop,maka mestinya, ajakan kerjasama disampaikan secara tertulis. Mereka kan orang dinas, dan kami, pedagang yang punya organisasi", papar seorang pengurus P2KL.
Kebiasaan melempar wacana demikian, mengingatkan peristiwa penggusuran dalam proyek relokasi PKL setahun yang lalu (http:koepoetaroeng.blogspot.com), yang ditentang banyak pedagang.

Jika pada akhir tahun ini muncul lagi wacana baru lainnya, disinyalir ada fihak yang amat berkepentingan dengan komersialisasi ruang publik menggunakan dalih penataan.
Kini pengurus P2KL tengah melakukan maping fihak mana saja yang terlibat jika wacana itu bakal diterjemahkan ke dalam kebijakan praksis. Bikin kebijakan untuk mengatur pemanfaatan ruang publik yang diakses banyak orang tak bisa ditentukan hanya oleh segelintir pejabat yang hobi berwacana. Apalagi dalam wacana itu juga disampaikan mengenai adanya peraturan bupati yang akan menjadi landasan hukum "penataan" PKL itu.

Lucunya, sebagaimana disampaikan Rz, peraturan Bupati ini bisa dicabut kembali, asalkan P2KL alun-alun dapat diajak "kerjasama" dalam proyek yang oleh seorang pengurus dianggap proyek siluman ini. Mungkin sekarang memang ada makelar kebijakan publik. Ada-ada saja.

Read More

Membongkar Ruislaag Banda Desa

PEJAGOAN (14/12). Warga desa Pejagoan melalui Forum Komunikasi Warga Desa (Forkomdes) membulatkan tekad untuk mengungkap kasus ruislaag yang diindikasikan penuh dengan penyimpangan dan manipulasi. Proses ruislaag tanah banda desa pada awalnya memang berdasar pada musyawarah, termasuk dengan BPD. Tetapi dalam implementasinya terjadi ban yak penyimpangan.
Sebenarnya kasus ini pernah diangkat sekitar tahun 2006 yang lalu, dan melibatkan sebuah LSM. Tetapi dalam perkembangannya kasus ini mandek di tengah jalan, tanpa kejelasan. Kini warga bangkit kembali dan Forkomdes menjadi alat untuk mengungkap kembali proses yang terhenti.

Read More

Pelanggar itu bernama Trada Group

Sandhekala maghrib sedang menjelang saat beghu itu memulai pekerjaan, mengeruk jalan beraspal yang tak seberapa tebal dan berlubang di sana sini. Jalan bernama Renville itu dipotong melintang selebar 2 meter dan sepanjang utuh bahunya. Pekerjaan ini memang berat, maka alatnya disebut juga alat berat; sehingga wayah sandhekala tak dianggap kendala.
Maghrib terlewati dan pekerjaan pengerukan yang memotong penuh jalan vital masuk desa Pejagoan itu telah cukup berkedalaman. Tetapi tiba-tiba..Blar! Pipa PDAM sebesar perut orang dewasa itu jebol. Dan air sontak menyembur.
Dari sore memang gerimis mengguyur, tetapi bukan hujan dan banjir yang menyebabkan akses jalan desa itu malam ini terputus total. Melainkan ulah kerja manusia yang bekerja sebagai kontraktor dan mengabaikan kepentingan warga di sekitarnya


(to be continued)

Read More